Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan Direksi sesuai anggaran dasar perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsipprinsip GCG secara efektif.

Piagam Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Dewan Komisaris AE mematuhi Piagam Dewan Komisaris untuk memastikan pemenuhan ketiga hal tersebut. Piagam Dewan Komisaris adalah dokumen perusahaan yang disusun untuk mewujudkan komitmen Dewan Komisaris dan menjadi panduan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG. Panduan ini sejalan dengan anggaran dasar perusahaan, prinsip-prinsip GCG, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris telah berlaku efektif sejak tahun 2015 dan dikaji secara berkala berdasarkan prinsip-prinsip GCG, aturan dan regulasi pasar modal, dan ketentuan lainnya yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbarui pada bulan Juni 2019.

Unduh   Piagam Dewan Komisaris  

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan keragaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman para anggota.

Dewan Komisaris AE terdiri dari lima anggota: tiga perwakilan pemegang saham utama dan dua komisaris independen. Komposisi ini mematuhi anggaran dasar perusahaan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Piagam Dewan Komisaris, yang mewajibkan bahwa setidaknya 30% dari anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris independen.

Sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris, komisaris independen harus memenuhi persyaratan berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
2. tidak memiliki saham perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham utama perusahaan; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Sampai 31 Desember 2019, tidak ada dari anggota Dewan Komisaris AE yang menjabat sebagai direktur dan komisaris di lebih dari dua perusahaan publik lainnya, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan Direksi, serta memastikan bahwa eksekusi kebijakan sejalan dengan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsipprinsip GCG.

Dewan Komisaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehatihatian serta selalu menempatkan kepentingan terbaik AE di atas kepentingan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan melaksanakan fungsi kepengurusan perusahaan untuk untuk jangka waktu tertentu sesuai Anggaran Dasar perusahaan. Dewan Komisaris juga berwenang untuk membentuk Komite Audit dan komite lainnya jika diperlukan dan mengevaluasi kinerja mereka pada akhir tahun.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris AE dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan lebih lanjut dinyatakan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja tahunan AE, menyetujui pembagian dividen interim yang diusulkan Direksi, mengevaluasi audit yang dilakukan KAP, menentukan jumlah honorarium KAP dan ketentuan lainnya, menentukan dan menyetujui honorarium atau gaji dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan AE bersama Direksi dan memantau perkembangan pasar terkini.

Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaporkan ke RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah disetujui oleh para pemegang saham.

Rapat Dewan Komisaris dan Keputusannya

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AE, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengadakan rapat setidaknya sekali dalam dua bulan atau kapan saja diperlukan. Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk mengadakan rapat berkala dengan Direksi setidaknya satu kali dalam empat bulan.

Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berjalan dijadwalkan pada awal tahun. Materi untuk rapat yang telah dijadwalkan dibagikan sebelum hari dimana rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota atau kuasa mereka. Keputusan rapat dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, jika suatu keputusan tidak dapat dicapai melalui kemufakatan, keputusan tersebut dibuat berdasarkan suara mayoritas. Semua keputusan strategis memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi sebelum dilaksanakan. Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah, termasuk perbedaan opini yang ada.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) rapat resmi:

*Baru ditunjuk pada RUPST 2019 dan menghadiri semua rapat Dewan Komisaris sejak penunjukannya

**Dihitung mulai penunjukannya

Dewan Komisaris juga mengadakan 6 rapat resmi bersama Direksi pada tahun 2019:

Anggota Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk adalah sebagai berikut: