Kinerja emiten batubara sepanjang kuartal I terlihat masih berat. Tapi, beberapa emiten mulai menunjukkan perbaikan kinerja, setelah banyak tergerus karena merosotnya harga batubara tahun lalu.
Sebagian besar emiten batubara menahan ekspansi. Sebagai gantinya, emiten menggenjot efisiensi. Misalnya saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Emiten ini mencetak kenaikan laba bersih meski pendapatannya menurun.
Dalam tiga bulan pertama tahun ini, perseroan membukukan laba bersih senilai US$ 61 juta, atau naik 3%. Di sisi lain, pendapatan usaha ADRO turun 17,51% menjadi US$ 586 juta karena penurunan harga jual rata-rata.
Harga jual rata-rata ADRO 17% lebih rendah daripada periode sama tahun lalu. Namun, volume penjualan masih stabil, yaitu 13,5 juta ton. Tahun ini, ADRO menargetkan produksi batubara sebesar 52-54 juta ton.
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) mencetak pertumbuhan penjualan 8,16% menjadi Rp 3,54 triliun. Tapi, laba bersih PTBA turun tipis 2,2%. Pada kuartal I 2016, PTBA menjual 5,23 juta ton batubara atau naik 14% jika dibandingkan penjualan di periode yang sama tahun lalu.
Jumlah itu terdiri dari penjualan domestik 2,91 juta ton atau 56% dari total penjualan. Sisanya 2,32 juta ton merupakan ekspor.
PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) juga mencetak kenaikan pendapatan dari US$ 122,17 juta menjadi US$ 126,8 juta. DOID yang merugi US$ 10,43 juta kuartal pertama tahun lalu, mencetak laba bersih US$ 3,06 juta.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) masih mencetak penurunan pendapatan 18% menjadi US$ 331,1 juta. Laba bersih ITMG pun turun.
Yudha Gautama, Analis Mandiri Sekuritas, mengatakan, beberapa emiten batubara mencatatkan kinerja di atas ekspektasi. Misalnya saja, margin laba ITMG masih lebih baik dari perkiraan. Secara kuartalan, margin ITMG masih meningkat.
Hal ini karena pengurangan biaya produksi yang lebih baik dari perkiraan. Beban penjualan juga menurun 26% menjadi US$ 26 juta.
Yudha juga menilai, meski rata-rata harga jual batubara ADRO lebih rendah, margin kotor ADRO masih bisa meningkat, karena ada pengurangan beban tunai. Efisiensi pertambangan dan rendahnya biaya bahan bakar juga menyelamatkan margin ADRO.
Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, menilai, emiten batubara mulai menuai manfaat dari efisiensi sepanjang tahun lalu. Ia menilai, harga minyak cenderung akan lebih tinggi dari tahun lalu, sehingga harga batubara pun bisa lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut dia, emiten yang posisi kas masih stabil dan utang rendah, akan menuai margin lebih baik. Dari beberapa emiten batubara yang mulai mengalami perbaikan kinerja, ia lebih menyukai PTBA dan ADRO.
Menurutnya, meski laba PTBA masih menurun, akan ada perbaikan pada tahun ini karena perusahaan tersebut masih fokus pada penjualan di dalam negeri. Sementara ADRO menjadi menarik, karena sebagian batubaranya digunakan produksi listrik sendiri, sehingga prospek dalam jangka menengah dan panjang menjanjikan.
Hans merekomendasikan buy untuk PTBA dan ADRO dengan target harga masing-masing Rp 7.966 dan Rp 843. Lalu rekomendasi wait and see ITMG dengan target Rp 8.309 per saham. Sementara Yudha merekomendasikan netral untuk ADRO dengan target harga Rp 690.
Pemkab Murung Raya Minati Saham BHP Biliton di IMC
Beritasatu.com, 12 May 2016
Jakarta – Menanggapi santernya informasi bahwa BHP Billiton akan melepas 75 persen saham mereka yang ada di IndoMeat Coal (IMC) kepada perusahaan lain di Indonesia, Bupati Murung Raya, Perdie, mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya tertarik untuk mempunyai sebagian saham di BHP Billiton.
“Pemerintah daerah berkepentingan bila BHP Billiton positif melepas seluruh saham di PT IMC,” kata Perdie, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5).
Ketertarikan tersebut mengingat dari tujuh konsesi PKP2B yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat yaitu PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Joloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal dan PT. Maruwei Coal yang berada di Kabupaten Murung Raya mencakup luas area sebesar 265.947 hektare, dengan total cadangan batubara mencapai 1,2 milliar ton, termasuk yang terbesar di dunia.
IMC melakukan eksplorasi sejak tahun 1997, dan baru melakukan produksi dan penjualan komersial batu bara perdana pada september 2015 melalui satu perusahaan yaitu PT Lahai Coal.
Hal ini mengingat sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba Pemda wajib terlibat dalam pengelolaan Tambang. Bab IV pasal 6 ayat (1) Huruf N, Undang-undang Minerba juga menegaskan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.
Atas dasar itu, lanjutnya, Pemkab Murung Raya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bersinergi dalam upaya optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
“Lebih daripada itu kami berharap tambang-tambang batu bara milik BHP Billiton melalui IMC secara manajemen seyogyanya lebih transparan atas rencana divestasi yang dimaksud kepada stakeholder, sehingga dapat diketahui oleh publik dan tentunya dapat memberikan dampak domino positif baik bagi masyarakat lokal maupun nasional,” ucapnya. Lona Olavia/FER
Bos PLN Akui Proyek Listrik 35.000 MW Sulit Terealisasi
Sindonews.com, 12 May 2016
JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui bahwa keinginan pemerintah untuk membangun proyek kelistrikan dengan kapasitas 35.000 megawatt (MW) bukan pekerjaan mudah. Apalagi, dirinya sebagai orang nomor satu di PLN tidak memiliki latar belakang kelistrikan.
Saat pemerintah mencanangkan proyek tersebut, kata dia, dirinya yang hanya berlatar belakang bankir cukup kaget dan takut tidak bisa merealisasikan proyek tersebut. Namun, setelah mendalami rencana itu, barulah mengerti bahwa mau tidak mau proyek prestisius tersebut harus terlaksana, karena masyarakat sangat membutuhkannya.
“Faktanya memang demikian. Saya juga sulit awalnya, karena saya bankir masuk PLN. Hari ini bisa memahami kebutuhan ini,” katanya saat berbincang dengan media di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Mantan Bos BRI ini menyebutkan, saat ini listrik per kapita masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 780 kilowatt hour (kWh). Sementara, negara-negara di ASEAN lainnya sudah jauh di atas Indonesia.
“(Listrik per kapita negara ASEAN) ada yang 1.000 kWh, 2.000 kWh, bahkan ada yang 4.000 kWh lebih. Dan itu juga tentunya diikuti pertumbuhan income per kapita masyarakat kita. Mereka dulu punya kulkas sekarang punya. Tingkat kehidupan pun bertambah,” imbuh dia.
Menurutnya, masih banyak provinsi di Tanah Air yang haus kebutuhan listrik. Ini terjadi lantaran pemerintah terlambat menyadari kebutuhan tersebut, sehingga terlambat membangun listrik itu.
Selain itu, tambah Sofyan, listrik yang dimiliki Indonesia tiap tahunnya pasti ada yang mengalami kerusakan. Bahkan, tiap tahun sekitar 2.000 MW listrik keluar dari sistem karena rusak. Karena itu, proyek kelistrikan 35.000 MW sangat dibutuhkan untuk memenuhi hal tersebut.
“Setiap tahun pasti ada (listrik) yang keluar dari sistem. 55 ribu MW kita susutkan 3%-4% per tahun. 2.000 MW pasti keluar dari sistem tiap tahun karena rusak. Kita harus kasih cadangan. Jadi, tidak semata hanya listrik pembangkit ini untuk 24 jam, 365 hari itu doang. Tidak. Ini hal yang secara teknis memang sulit kami jelaskan,” tandasnya.