Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Dari jumlah itu, sebesar 25.000 MW merupakan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Butuh tambahan batu bara untuk bahan bakarnya.
Hilmi Najamuddin, Kepala Divisi Batu Bara PT PLN mengatakan, tiap 1 MW PLTU membutuhkan pasokan batu bara 4.000 ton per tahun. “Jadi untuk 25.000 MW membutuhkan pasokan 100 juta ton per tahun,” kata Hilmi di kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Tebet, Jakarta, Selasa (10/3/2015).
PLN beserta Ditjen Minerba hari ini memang melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha batu bara, untuk membahas persiapan mereka memasok batu bara kepada PLTU yang akan dibangun.
Dalam membangun PLTU ini, Hilmi mengatakan, akan dilihat spesifikasi batu bara yang tersedia dan juga cadangan batu bara yang tersedia. Minimal cadangan batu bara tersedia hingga 30 tahun.
“Jadi kami membutuhkan pasokan dari para pemasok minimal dua hal tadi, spesifikasinya dan cadangannya,” jelas Hilmi.
Pada pertemuan dengan pengusaha, Hilmi meminta komitmen agar batu bara Indonesia tidak banyak diekspor. Bila terus diekspor, maka pada 2036 Indonesia bisa mengimpor batu bara dari Rusia atau Australia.
Namun, dengan tidak mengekspor, pemerintah dan PLN memang harus bisa memastikan produsen atau pengusaha batu bara ini tetap diuntungkan.
Sekarang, kebutuhan batu bara untuk PLTU di Indonesia mencapai 82 juta per tahun, naik dari tahun lalu sebanyak 70 juta ton per tahun. Pada 2019, kebutuhan batu bara untuk PLTU di Indonesia bisa mencapai 200 juta ton per tahun.
Untuk diketahui, dari 25.000 MW PLTU yang akan dibangun pemerintah hingga 2019, PLN mendapat porsi pembangunan 10.000 MW, dan sisanya dibangun oleh swasta.
Produsen batu bara terbesar di Indonesia, termasuk Adaro atau Arutmin, menyatakan kesiapannya untuk memasok batu bara untuk kebutuhan PLTU tersebut.